INFORMASI TERBARU

Rapat Koordinasi Pemerintah di Kantor KPUD Desa Bobong

Kepulauan Sula

BERBAGI INFORMASI

Polres Kepulauan Sula – Bertempat dikantor KPUD Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat telah dilaksanakan rapat koordniasi Pemerintah, Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tim kampanye/Partai pengusung dari 4 calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. Selasa (28/02/18).

Dalam kegiatan rapat tersebut dihadiri pula oleh Ketua KPUD kab. Pulau Taliabu (Sumitro Muhammadia S.Pd, M.Pd), Kaban kesbangpol kab. Pulau Taliabu (Hi. Syamsudin Ode Maniwi ), ketua PANWASLU Kab. Pulau Taliabu (Adidas La Tea S.Pdi, M. Pdi), Anggota Komisioner KPU ( Basri A.md.Ek ), Anggota Komisioner KPU ( Asrarudin La Ane), Anggota Komisioner KPU (Arisandi La Isa S.IP.MS), Ketua DPC partai PPP kabupaten Pulau Taliabu / tim kampanye Paslon no 1 ( Rismanto Tari), Ketua partai Nasdem kabupaten Pulau Taliabu/ tim kampanye paslon no 2 (Pardin Isa S. sos), Tim kampanye no urut 1 ( Hi. Lamuri ), dan Partai PDIP/ Tim kampanye AGK ( Djamarudin ).

Pada acara ini, dibuka dengan penjelasan dari ketua KPUD yang mana menjelaskan untuk anggota komisioner Divisi Hukum (Arisandi La Isa S. IP. MS ) bahwa mengenai jadwal jadwal kampanye masing-masing paslon sudah ditentukan oleh KPU Provinsi dan sudah diberikan kepada seluruh ketua Tim Paslon, maka dari itu jadwal kampanye harus sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan kepada seluruh ketua Tim Paslon.

” Mengenai Alat Peraga Kampanye ( APK ) harus sesuai ketentuan besar ukuran baleho, jumlah, bendera Partai, kartu nama dll tidak boleh melebihi dengan ketentuan yang di keluarkan oleh pemerintah, Dalam penyampaian kampanye tidak boleh mejelekan atau menjatuhkan kandidat lain”. Ucap Ketua KPUD.

Tak jauh berbeda dengan KPUD, Ketua Panwaslu juga menjelaskan bahwa ” dalam tatacara kampanye harus sesuai aturan yang sudah ditentukan tidak boleh menyalahi aturan yang ada, APK yang tadi sudah dijelaskan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan mulai dari jumlah, ukuran harus sesuai aturan yang sudah ada”.

“PNS sebagai mana aturan yang sudah ditentukan ASN tidak boleh terlibat politik praktis, serta kepada Desa dan perangkatnya tidak boleh ikut serta dalam pelaksanaan kampanye atau mendukung salah satu kandidat” Ucap Adidas La Tea S.Pdi, M. Pdi.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close